Lamongan // Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6) di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan.
Dalam jawaban yang disampaikan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan daerah.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menjelaskan bahwa capaian pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Pak Yes.
Terkait pengelolaan pendapatan daerah, Pemkab Lamongan mencatat pertumbuhan PAD sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran basis data potensi pendapatan, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran penerimaan.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemkab Lamongan juga menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan kontribusi PAD secara bertahap.
Pada sektor badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan pembinaan secara konsisten. Menurut orang nomor satu di Kota Soto, penguatan kinerja BUMD dilakukan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Pada sektor pendidikan, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan melebihi mandatory spending sebesar 28 persen yang dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana SD dan SMP, penanganan anak tidak sekolah melalui inovasi AKSI BIRU, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui proses transisi dan pemetaan kebutuhan 637 formasi PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah terus menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran data DTSEN, optimalisasi kepesertaan BPJS, dan penguatan inovasi Lamongan Sehat Dengan Kunjungan rumah (LASERKU) di puskesmas maupun rumah sakit daerah guna memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
Sementara itu, pada sektor ketenagakerjaan, pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja terus ditingkatkan melalui pengawasan berkala sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Pemkab Lamongan berkomitmen mengoptimalkan pencapaian luas tambah tanam dan target panen, memperkuat dukungan sarana produksi pertanian, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan sebagai bagian dari penguatan Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan.
(Yoyon)
